MDG's

Usaha Pemerintah Indonesia Dalam Mencapai  Tujuan Pertama MDG’s Penanggulangan Kemiskinan dan Kelaparan

           

           Kemiskinan dan kelaparan merupakan suatu permasalahan klasik yang terjadi di setiap negara berkembang, termasuk Indonesia. Atas apa yang terjadi pada negara-negara berkembang, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak melepas diri pada permasalahan kemiskinan ini. Salah satu bentuk kepeduliannya, maka dikumandangkan Deklarasi Milenium pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium PBB bulan September 2000, yang salah produknya adalah Millenium Development Goals (MDGs). MDGs merupakan komitmen 189 negara anggota PBB yang diawakili kepada pemerintahan untuk melaksanakan 8 (delapan) tujuan pembangunan manusia yang harus dicapai pada tahun 2015, dengan eradikasi kemiskinan merupakan tujuan utamanya.

Di Indonesia ada beberapa indikator untuk mendefinisikan kemiskinan, yaitu: versi Bank Dunia, ILO, BKKBN,BPS, dan Dinkes. BPS menetapkan penghasilan US$0,55 perhari sebagai batas miskin di perkotaan dan US $ 0,4 di pedesaan. International Labour Organization (ILO) mendefinisikan miskin secara ekonomi berdasarkan penghasilan kurang US$1 per hari bagi penduduk perkotaan dan US$0,8 untuk penduduk pedesaan. Bank Dunia mendefinisikan miskin secara ekonomi berdasarkan penghasilan kurang dari atau sama dengan US$1 per hari. MDGs memakai kriteria Bank Dunia untuk mendefinisikan kemiskinan. Dengan menggunakan standar World Bank, akan banyak angka kemiskinan di Indonesia karena adanya perbedaan harga Rupiah dan Dollar yang jauh. Tetapi, dengan adanya program-program Pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan, angka kemiskinan di Indonesia menurun.
Berdasarkan data statistik angka kemiskinan penduduk Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia, pada tahun 2010 terdapat 15.72% penduduk Indonesia yang berada di desa dan kota yang mengalami kemiskinan. Sedangkan pada tahun  2011, penduduk miskin di Indonesia menurun menjadi 15.12%.

            Upaya-upaya Pemerintah untuk meningkatkan kualitas keluarga di Indonesia dilakukan untuk menanggulangi dan mengurangi kemiskinan serta mencapai tujuan dari MDG’s. Menko Kesra, HR. Agung Laksono, menyatakan bahwa lima tahun yang lalu, PNPM Mandiri diluncurkan oleh Presiden Indonesia, tepatnya pada tanggal 30 April 2007 di Provinsi Sulawesi Tengah. Menko Kesra mengatakan Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa, tahun 2011 jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tengah berjumlah 432,07 ribu jiwa atau sekitar 16,04%. Angka ini masih diatas rata-rata nasional, yaitu sebesai 12,49%. Tentunya, tidak hanya melalui PNPM Mandiri saja, tetapi masih ada program lain seperti Bantuan Operasional Sekolah, Beasiswa Siswa Miskin, Bantuan Ruang Kelas Baru, Bantuan Pembangunan Asrama Pondok Pesantren dan Gedung Perguruan Tinggi Islam, Bantuan Khusus Murid, Bantuan Tunjangan untuk para pendidik, Program Keluarga Harapan, Jamkesmas, Raskin, KUR, dan tentunya berbagai program inovasi daerah yang sesuai dengan karakteristik lokal daerah tersebut. PNPM Mandiri, sebagai program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat, diharapkan mampu meringankan beban masyarakat miskin untuk keluar dari jerat kemiskinan. Selain PNPM, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Masyarakat juga memiliki program lain, seperti: PMI (Pembangunan Manusia Indonesia), TNP2K (Tim Nasional Percepatan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan)(sebelumnya TKPK-RI), dan SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional). Selain itu, terdapat program-program pemberdayaan keluarga dan masyarakat seperti: PKH (Program Keluarga Harapan), BLT (Bantuan Langsung Tunai), KUBE (Kelompok Usaha Bersama), Program Anak Jalanan, Program Desa Prima, dan PPEP (Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan). Banyaknya program yang diciptakan Pemerintah, sesuai dengan menurunnya angka kemiskinan penduduk Indonesia dan membantu masyarakat untuk mandiri dalam ekonomi dan dapat suvive dari kemiskinan. Pada tahun 2014 pemerintah menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 8-10%, sedangkan target MDGs sebesar 7,5% pada tahun 2015.

Pemerintah telah berkomitmen untuk terus meningkatkan pendapatan dan dalam waktu yang bersamaan menurunkan beban masyarakat miskin. Strategi besar yang dikembangkan pada saat ini adalah: 1) Memperbaiki sistem jaminan sosial; 2) Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi. 3) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat. 4) Mendorong pertumbuhan yang berkualitas atau inclusive growth. Untuk mendukung strategi besar tersebut diperlukan pendekatan melalui pemberdayaan masyarakat[1]. Sehingga terjadi keselarasan antara masyarakat dan Pemerintah dalam menangani permasalahan kemiskinan ini  dalam mencapai tujuan MDGs pada tahun 2015.

Soal Tambahan

Jawaban:

1.    1.    Banyak pembelajaran hidup mengenai interaksi antara keluarga dan lingkungan, pengaruh positif maupun pengaruh negatif yang berdampak pada keluarga, dan sikap apa yang harus kita lakukan. Memberikan kecerdasan kepada saya sebagai mahasiswa Ilmu Keluarga dan Konsumen.

2.   2.  Berdasarkan teori Bronfrenbrenner menyatakan bahwa anak di keluarga inti dipengaruhi oleh lingkungan mikro (keluarga, sekolah, tetangga), lingkungan mikro dipengaruhi oleh lingkungan meso (teman, pelayanan sosial), lingkungan meso dipengaruhi oleh sistem makro (budaya) yang membenarkan fenomena yang terjadi di lingkungan, sebagai contoh: anak yang merokok. Keluarga yang perokok (ayah) tidak tertutup kemungkinan anaknya nanti juga akan menjadi seorang perokok juga, ditambah oleh lingkungan dimana ia melakukan aktifitas (kehidupan bertetangga), tanpa sadar orangtua yang merokok membuat anak-anak mengikuti perilaku orangtua tersebut.  Anak-anak tersebut akan melakukan pembenaran apabila tidak diperbolehkan untuk merokok dengan alasan orang-orang lain disekitarnya juga merokok tetapi tidak dilarang dan menjadi brutal. Oleh karena itu, perlu diberikan pengertian, pengarahan, pemahaman, pencotohan oleh orangtuanya yang baik oleh keluarga inti kepada anaknya untuk mendidik anaknya dengan baik. Seperti yang dikatakan oleh Fukuyama (2000) dalam Herien (2007) keluarga merupakan landasan unit kerjasama sosial dengan melibatkan orangtua, ayah dan ibu, untuk bekerjasama dalam berkreasi, melakukan sosialisasi, dan mendidik anak-anaknya.

Daftar Pustaka

BPS (Badan Pusat Statistik). 2012. Tabel. Diakses pada: bps.go.id [29  Desember 2012].

Gs. 2012. Menko Kesra:Penanggulangan Kemiskinan Upaya Bersama Pemangku Kepentingan. Diakses pada: http://www.menkokesra.go.id/content/menko-kesrapenanggulangan-kemiskinan-upaya-bersama-pemangku-kepentingan [29 Desember 2012].

Wiku A. 2008. Analisis Kemiskinan, MDGs dan Kebijakan Kesehatan Nasional. Universitas Indonesia: Fakultas Kesehatan Masyarakat.

---

[1] Termuat dalam berita humas Kementrian Koordinator Kesejarhteraan Masyarakat www.menkokesra.go.id pada tanggal 19 Februari 2012 pukul 15.29.